Kaltengtime.com, Puruk Cahu – Tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional. Kegiatan ini, yang bersamaan dengan peringatan Hari Lahir ke-27 PKB, dilaksanakan di Jakarta selama tiga hari dan berakhir pada (24/7/2025).
Kegiatan Bimtek mengusung tema penting: Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD. Anggota Fraksi PKB Mura yang hadir meliputi Ketua DPC PKB Mura Rahmanto Muhidin Rahmanto (yang juga Wakil Bupati Mura), Wakil Ketua I DPRD Mura Dina Maulidah, dan Ketua Komisi III DPRD Mura Mahyono.
Ketua DPC PKB Murung Raya, Rahmanto Muhidin Rahmanto, menyatakan bahwa kehadiran satu fraksi penuh ini mencerminkan komitmen fraksi dalam meningkatkan kapasitas legislasi dan sinergi antar lembaga di Murung Raya.
Rahmanto menggarisbawahi bahwa kemampuan Fraksi PKB Mura mengirimkan satu fraksi penuh ke Bimtek Nasional adalah berkat amanah masyarakat pada Pemilu 2024 yang mempercayakan tiga kursi kepada PKB di DPRD Murung Raya.
“Alhamdulillah, hasil Pemilu 2024 lalu PKB menjadi salah satu unsur pimpinan di DPRD Murung Raya, yakni di posisi Wakil Ketua I,” tambah Rahmanto.
Di sela kegiatan Bimtek, Rahmanto juga menyampaikan apresiasi atas penganugerahan Rising Changemaker Award 2025 dari PKB kepada pemuda-pemudi inspiratif. “Dengan ini PKB membuktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu menjadi bagian dari solusi,” jelasnya, mendorong eksplorasi tokoh muda di daerah.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Murung Raya, Akhirudin, menilai bimtek ini sebagai ruang strategis untuk memperkaya wawasan dan memperkuat kolaborasi hingga level pusat. “Kami ingin FPKB DPRD Murung Raya menjadi garda terdepan dalam mendorong kebijakan berbasis ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Akhirudin menekankan bahwa politik tidak boleh jauh dari pendekatan akademis. “Setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.” Melalui Bimtek, ia berharap Fraksi PKB semakin profesional menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran berorientasi pembangunan berkelanjutan. (*)
